BIOLOGI ONLINE

blog pendidikan biologi

Strategi Pembangunan KB berbasis masyarakat sebagai upaya pembangunan keluarga berencana di Jawa Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ancaman baby booming di tanah air kini semakin nyata. Berdasar data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), jika tahun ini program keluarga berencana stagnan, penduduk Indonesia diprediksi pada tahun  2015, penduduk Indonesia akan mencapai 255 juta jiwa (Pemkab Malang.go.id, 2009). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai angka 34.508.611 jiwa. Jumlah ini menempatkan Jawa Timur sebagai propinsi kedua setelah Jawa Barat dalam hal jumlah penduduk terbanyak. Dengan kepadatan penduduk mencapai 761 jiwa/km2, di atas ratarata nasional yang sebesar 109 jiwa/km2 menjadikan wilayah ini termasuk wilayah padat, meski tidak sepadat DKI Jakarta (12.635 jiwa/km2), Jawa Barat (1.033 jiwa/km2),Jawa Tengah (959 jiwa/km2) dan DIY Yogyakarta (980 jiwa/km2) (East Java Mapping, 2004). Berdasarkan hasil Susenas 2006, jumlah rumahtangga di Jawa Timur tahun 2006 ada sebanyak 10.490.640 dengan jumlah penduduk 37.478.737 jiwa. Dengan demikian rata-rata banyaknya penduduk per rumahtangga  sebesar 3,57 orang. Dengan luas wilayah Jawa Timur sekitar 46.428 kilometer persegi, maka tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur sebesar 807 jiwa per kilometer persegi (BPS Jatim, 2009).

Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur, termasuk Pacitan, masih bisa dikendalikan. Meskipun sekarang ini, program keluarga berencana nasional cenderung kurang tergarap dengan baik. Pun, di sejumlah kabupaten di Jatim, persentase pasangan usia subur menunjukkan angka yang cukup tinggi. Namun pertumbuhan penduduk justru menurun hingga kisaran 0,84 persen. Hanya, besarnya jumlah warga berusia 15 tahun hingga 35 tahun (usia subur), menjadi peluang terjadinya ledakan penduduk (Jawa Pos, 13 Mei 2009).

Ada kecenderungan, saat ini perkembangan KB stagnan. Penyebabnya adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap program KB. Padahal, program KB menjadi tugas pemerintah daerah. Penduduk Indonesia akan mencapai 255 juta pada tahun 2015, apabila jumlah peserta KB tidak bertambah. Terjadinya stagnasi program KB dalam lima tahun terakhir ini, mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk Indonesia sekitar tiga juta setiap tahun. Dengan pertambahan ini, maka pada tahun 2008 penduduk Indonesia sudah mencapai 236,4 juta jiwa (BKKBN, 2009).

Menghadapi era globalisasi, dimana persaingan semakin ketat, mau tidak mau kita harus menciptakan manusia Indonesia yang kualitasnya tinggi. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas manusia Indonesia, karena terbatasnya dana dan fasilitas yang tersedia. Jumlah penduduk yang besar membuat pemerintah tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Di berbagai daerah masih kita temukan anak-anak yang kekurangan gizi. Begitu juga dengan sektor-sektor lainnya, sehingga sulit menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas (Portal Indonesia, 2009).

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada bulan Mei 2006 sebanyak 7,456 juta orang. Sementara dari hasil pendataan pada bulan Maret 2007 diperoleh perkiraan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 7,138 juta orang yang terdiri dari 2.565.700 orang di wilayah perkotaan dan 4.572.000 orang di wilayah pedesaan. pada Maret 2008, jumlah penduduk miskin di Jatim tercatat 6,651 juta jiwa. Sementara pada periode yang sama 2009 turun menjadi 6,02 juta jiwa. selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan (GK) mengalami kenaikan sebesar 11,36, dari Rp169.112 per kapita per bulan menjadi Rp188.317 per kapita per bulan akibat tingginya inflasi yang sedang terjadi, dengan komposisi GK makanan Rp138.442 dan GK nonmakanan sebesar Rp49.874.

Berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta diatas maka dapat diketahui bahwa peran keluarga berencana sangat penting untuk provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk secara umum dan jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi, sehingga diperlukan langkah-langkah bersama untuk mensukseskan program keluarga berencana di provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peran keluarga berencana bagi Jawa Timur dan memberikan solusi bagi Jawa Timur mengenai kegiatan keluarga berencana agar lebih efektif dan berguna bagi Jawa Timur.

1.3 Batasan Penulisan

Batasan masalah yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

  • Penulisan Ini hanya dibatasi pada manfaat keluarga berencana di Jawa Timur
  • Objek dalam penulisan ini hanyalah KB di Jawa Timur

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Keluarga Berencana

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), maksud daripada ini adalah: “Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Pembatasan bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970′an (Wikipedia, 2009).

Sejak dicanangkan dan digalakan secara nasional oleh Presiden RI Ke-2 Soeharto pada tahun 1970, hingga kini Program Keluarga Berencana (KB) masih dipahami secara sempit oleh masyarakat sehingga tujuan akhir KB yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera belum benar-benar terwujud. Cita-cita luhur KB ini tersandung paradigma keliru tentang KB. Secara awam, masyarakat memahami KB sebagai program pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan pendudukan melalui perencanaan kelahiran dan jumlah anak sehingga masyarakat merasa telah turut menyukseskan program KB tatkala ia telah berhasil menjarangkan kehamilan dan membatasi jumlah anak paling banyak 2. Pemahaman yang keliru inilah yang menyebabkan keberhasilan KB hingga sekarang belum mampu membentuk keluarga yang benar-benar bahagia dan sejahtera. KB juga belum (jika tak mau dikatakan tidak) berhasil membentuk generasi yang berkualitas. Atau dengan kata lain program KB secara kuantitas telah berhasil menekan laju pertumbuhan jumlah peduduk namun secara kualitas tidak mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga di Indonesia. Angka pengangguran pada usia produktif dan jumlah anak putus sekolah dari tahun ke tahun terus meningkat (Iqbal, 2009).

Jawa Timur

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya adalah Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa (2005). Jawa Timur merupakan provinsi terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia(Pulau Sempu dan Nusabarung). Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2005 adalah 37.070.731 jiwa, dengan kepadatan 774 jiwa/km2. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Malang, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,59% per tahun (2004) (Wikipedia, 2009).

Berdasarkan hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada bulan Mei 2006 sebanyak 7,456 juta orang. Sementara dari hasil pendataan pada bulan Maret 2007 diperoleh perkiraan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 7,138 juta orang yang terdiri dari 2.565.700 orang di wilayah perkotaan dan 4.572.000 orang di wilayah pedesaan. Dengan demikian selama sepuluh bulan terakhir terjadi penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 318.000 orang atau dengan kata lain persentase penduduk miskin berkurang 1% poin dari, 19,94% pada Mei 2006 menjadi 18,93 % pada bulan Maret 2007. Penurunan tersebut sebagai hasil atau dampak dari berbagai program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kegiatan ekonomi Jawa Timur secara umum (Anonymous, 2008).

2.2 Permasalahan di Jawa Timur

Ada berbagai permasalahan KB di Jawa Timur diantaranya adalah:

  1. 1. Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai angka 34.508.611 jiwa. Jumlah ini menempatkan Jawa Timur sebagai propinsi kedua setelah Jawa Barat dalam hal jumlah penduduk terbanyak. Dengan kepadatan penduduk mencapai 761 jiwa/km2, di atas ratarata nasional yang sebesar 109 jiwa/km2 menjadikan wilayah ini termasuk wilayah padat, meski tidak sepadat DKI Jakarta (12.635 jiwa/km2), Jawa Barat (1.033 jiwa/km2),Jawa Tengah (959 jiwa/km2) dan DIY Yogyakarta (980 jiwa/km2) (East Java Mapping, 2004). Berdasarkan hasil Susenas 2006, jumlah rumahtangga di Jawa Timur tahun 2006 ada sebanyak 10.490.640 dengan jumlah penduduk 37.478.737 jiwa. Dengan demikian rata-rata banyaknya penduduk per rumahtangga  sebesar 3,57 orang. Dengan luas wilayah Jawa Timur sekitar 46.428 kilometer persegi, maka tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur sebesar 807 jiwa per kilometer persegi (BPS Jatim, 2009).

Ada tiga wilayah di Jawa Timur yang kepadatan penduduknya mencapai ratarata 7.108 jiwa/km2, yaitu Kota Malang, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Tingginya kepadatan di ketiga wilayah ini tidak lepas dari tingginya tingkat urbanisasi di ketiga wilayah tersebut. Untuk wilayah-wilayah dengan karakteristik demikian membutuhkan perhatian yang serius baik dari segi penyediaan infrastruktur maupun penataan mobilitas penduduknya. Rata – rata tingkat kepadatan di kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 1.734 jiwa/km2 (BPS Jatim, 2009).

2. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk

Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Salah satu faktor penyebabnya yaitu masih belum maksimalnya fungsi program Kelurga Berencana (KB) (Anonymous, 2009).

Persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) cenderung mengalami penurunan dari sensus ke sensus, dari 41,17% pada Sensus. Penduduk 1971 menjadi 25,51% pada Sensus Penduduk Tahun 2000. Penurunan ini sedikit banyak mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah. Meski mengalami penurunan yang cukup signifikan, bila kita bandingkan dengan Singapura, jumlah penduduk usia muda di Jawa Timur masih lebih tinggi, dimana di Singapura pada tahun 2000 komposisi penduduk usia muda hanya mencapai 16,5% dari total penduduk. Rendahnya minat pasangan muda di Singapora untuk memiliki anak ini membuat pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan pemberian tunjangan bagi pasangan yang hendak memiliki anak [Berita http://www.egov.gov.sg. Fenomena ini tentunya berbeda dengan propinsi Jawa Timur yang memiliki penduduk usia muda relatif tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah propinsi Jawa Timur untuk lebih serius mempersiapkan generasi muda ini menjadi generasi yang tumbuh lebih sehat, cerdas dan berpotensi (Indra, 2007).

Selain itu, angka Dependency Ratio Jawa Timur juga turut berubah. Jumlah penduduk usia muda cenderung mengalami penurunan dari sensus ke sensus (BPS Jatim, 2009). Penurunan ini menyebabkan turunnya angka Dependency Ratio Jawa Timur dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif dan usia tua cenderung meningkat, sebagai akibat pergeseran penduduk dari usia muda ke usia produktif dan dari usia produktif ke usia tua. Dependency Ratio penduduk Jawa Timur pada tahun 2000 mencapai 0,70. Angka ini turun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 1990 sebesar 0,87; tahun 1980 sebesar 1,03 dan tahun 1971 sebesar 1,11. Turunnya angka Dependency Ratio ini berarti jumlah beban tanggungan yang harus dipikul per penduduk usia produktif semakin sedikit. Bisa diartikan bila pada tahun 1971 seorang penduduk usia produktif harus mampu menanggung 1,11 orang penduduk yang lain, pada tahun 2000 seorang penduduk usia produktif hanya menanggung kurang dari 1 orang penduduk yang lain (0,70). Dependency ratio menyatakan rasio perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ini menyatakan seberapa berat beban tanggungan yang harus dipikul oleh jumlah penduduk usia produktif. Rumus Dependency Ratio adalah jumlah penduduk usia (0-14 tahun) dan usia (65 tahun ke atas) dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (BPS, 2009).

  1. 3. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga

Berdasarkan hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada bulan Mei 2006 sebanyak 7,456 juta orang. Sementara dari hasil pendataan pada bulan Maret 2007 diperoleh perkiraan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 7,138 juta orang yang terdiri dari 2.565.700 orang di wilayah perkotaan dan 4.572.000 orang di wilayah pedesaan. Dengan demikian selama sepuluh bulan terakhir terjadi penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 318.000 orang atau dengan kata lain persentase penduduk miskin berkurang 1% poin dari, 19,94% pada Mei 2006 menjadi 18,93 % pada bulan Maret 2007. Penurunan tersebut sebagai hasil atau dampak dari berbagai program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kegiatan ekonomi Jawa Timur secara umum (BPS, 2009).

Kondisi lemahnya ekonomi keluarga mempengaruhi daya beli termasuk kemampuan membeli alat dan obat kontrasepsi (Wirawan, 2008). Keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga cukup banyak. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. Pada gilirannya, kemiskinan akan semakin memperburuk keadaan sosial ekonomi keluarga miskin tersebut. Demikian pula, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaan ketahanan keluarga, terutama pembinaan tumbuh-kembang anak, masih lemah. Hal di atas akan menghambat pembentukan keluarga kecil yang berkualitas (Gayuh, 2008).

4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi

Pengetahuan remaja di Jawa Timur tentang kesehatan reproduksi ternyata masih sangat rendah. Menurut data Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan, 83,7 persen remaja kurang memahami kesehatan reproduksi. Hanya 3,6 persen yang tahu pentingnya kesehatan reproduksi ketidaktahuan remaja tentang kesehatan reproduksi itulah yang diduga memicu tingginya angka aborsi di Jatim. Penelitian yang sama menemukan bahwa 15 persen responden pernah berhubungan seks (bersetubuh). Sementara, 17 persen responden pernah melakukan aksi ”meraba-raba” saat berpacaran. Hasil lain, 30 persen responden pernah berciuman bibir dan berpelukan (Jawa Pos, 09 Mei 2009).

Menurut Is 2009, jumlah aborsi di Jawa Timur meningkat, sekarang ini saja sudah 70% dari Usia pasangan subur melalukan aborsi. Sebagian besar mereka, tergolong masyarakat dengan kategori miskin dan hanya mempunyai keterbatasan pendidikan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja (Ritya, 2009). Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan tidak tepat. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman (Indra, 2007). Pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih popular. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah belum sepenuhnya berhasil (Astiti, 1994). Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka (Wirawan, 2008).

5. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB

. Pencapaian kesertaan KB pria Propinsi Jawa Timur dapat dikatakan masih sangat rendah, khususnya pada masyarakat pedesaan. Rendahnya kesertaan KB pria dalam pelaksanaan program KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) harus segera diatasi, mengingat pria merupakan penentu proses reproduksi itu sendiri. Pria merupakan partner reproduksi dan seksual, pria terlibat langsung dalam fertilitas dan kebanyakan pria adalah penanggung jawab sosial ekonomi keluarga (Hariastuti, 2008). Menurut Hariastuti, 2008  penyebab rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB di Jawa Timur disebabkan beberapa hal diantaranya kebijakan dari tingkat yang lebih atas belum dapat sepenuhnya diterapkan di lapangan karena kondisi sarana dan prasarana yang kurang mendukung, misalnya keterbatasan kemampuan petugas pelayanan maupun tidak terpenuhinya standar pelayanan yang berkualitas. Hal lain perlu mendapat sorotan serius yaitu pola-pola kerja dengan paradigma lama program KB yang mengacu pada pencapaian target melalui penerapan ancaman, serta pandangan skeptis terhadap kemampuan masyarakat untuk mengadopsi informasi program. Pendekatan seperti ini akhirnya menyebabkan petugas di lini lapangan tidak memiliki cukup motivasi untuk menerapkan metode KIE, KIP/konseling sebagai perwujudan penghargaan terhadap hak-hak reproduksi. Selain itu, Akses terhadap pelayanan salah satu unsur pokok yang sangat erat hubungannya dengan kepuasan individu dan keberhasilan pencapaian program (BKKBN, 2009). Analisa hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukan bahwa alat kontrasepsi pria yang selama ini ada cukup terjangkau baik dari segi biaya maupun ketersediaannya. Meskipun demikian dibeberapa tempat sarana pelayanan KB pria masih sulit ditemukan karena kendala geografis yang tidak mendukung. Keterkaitan antara akses terhadap sarana pelayanan dengan kesertaan KB pria berdasarkan hasil temuan penelitian ini terbukti sangat kuat. Koefisien korelasi sebesar 0,283 dengan taraf signifikansi 0,004 menunjukkan keeratan hubungan antara kedua faktor tersebut. Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian lebih berdasar penelitian ini adalah perlunya pengembangan sarana pelayanan khusus pria dengan pertimbangan kebutuhan pria akan sarana pelayanan yang terjamin keamanan, kerahasiaan serta persepsi tentang minimnya permasalahan kesehatan yang muncul paska pelayanan kontrasepsi bagi pria (Ritya, 2009). Berdasarkan temuan dilapangan komplikasi paska pelayanan yang dialami pria terutama terjadi karena kurangnya kualitas pelayanan terutama pada unsur kompetensi petugas pelayanan (Winarni, 2005).

6. Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB

Saat ini di Jawa Timur belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi. Di samping hal tersebut, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang (Soekarno, 2009).

Salah satu contoh kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB adalah di Kabupaten Jember yang kehilangan sedikitnya seratus petugas penyuluh keluarga berencana, atau sekitar 36 persen dari jumlah yang ada pada tahun 2008. Hilangnya sejumlah petugas tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan struktur kelembagaan dan adanya petugas yang pensiun atau meninggal. Padahal, penyuluh lapangan KB dan penyuluh KB (PLKB dan PLB) merupakan ujung tombak keberhasilan program keluarga berencana. Pasalnya, dalam tugasnya mereka dibekali pendidikan dan pelatihan khusus (Winarni, 2005). Kondisi ini semakin diperkuat dengan pasca otonomi daerah, para penyuluh lapangan berstatus sarjana dialihkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan sektor lain, sehingga terjadi kekurangan tenaga PLKB/PKB (Wirawan, 2008).

2.3 Pola Kebijakan KB berbasis masyarakat di Jawa Timur

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebijakan Kependudukan

Program ini bertujuan untuk menyeserasikan kebijakan kependudukan yang berkelanjutan.

Kegiatan pokoknya adalah :

a. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas;

b. Pengintegrasian faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektor lainnya.

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk, tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

Kegiatan pokoknya adalah :

a. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK);

b. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan;

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan.

3. Program Pengembangan Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas.

Kegiatan pokoknya adalah :

a. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi;

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

c. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien;

d. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya; dan

e. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi.

4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi.

Kegiatan pokoknya adalah :

a. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja;

b. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA;

c. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.

5. Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Program ini bertujuan untuk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Kegiatan pokoknya adalah :

a. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat;

b. Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Sumber Data

Data dan fakta yang berhubungan dengan pembahasan tema ini didapatkan dengan tahapan-tahapan pengumpulan data dengan cara pembacaan kritis terhadap ragam literatur yang berhubungan dengan tema pembahasan.

Data yang digunakan adalah data dengan kriteria telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui literatur yang diterbitkan, surat kabar, buletin, jurnal upun internet. Dengan demikian penulis mengelompokan atau menyeleksi data dan informasi berdasarkan ktegori dan relevansi untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.

3.2 Analisis Data

Dalam penulisan ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (1998), analisa deskriptif kualitatif adalah analisa yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk menganalisa data dan informasi yang didapat, digunakan analisis isi (content analysis).  Analisis isi adalah suatu teknik yang sistematik untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Analisis isi selalu melibatkan kegiatan menghubungkan atau membandingkan penemuan berupa kriteria atau teori. Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan interaktive model dari Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 1994). Model ini terdiri dari 4 komponen yang saling berkaitan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) penyederhanaan atau reduksi data, (3) penyajian data dan (4) penarikan dan pengujian atau verifikasi kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DAN SINTESIS

4.1 Analisis

Berdasarkan pustaka yang telah dikumpulkan didapatkan data bahwa pelu adanya upaya untuk membangkitkan pembangunan KB di Jatim (Winarni, 2005). Pemicu harus diadakanya upaya atau langkah-langkah startegis untuk meninkatkan pembangunan KB di Jawa Timur adalah masih tingginya jumlah penduduk di Jawa Timur dimana berdasarkan hasil Susenas 2006, jumlah rumahtangga di Jawa Timur tahun 2006 ada sebanyak 10.490.640 dengan jumlah penduduk 37.478.737 jiwa. Dengan demikian rata-rata banyaknya penduduk per rumahtangga  sebesar 3,57 orang. Dengan luas wilayah Jawa Timur sekitar 46.428 kilometer persegi, maka tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur sebesar 807 jiwa per kilometer persegi (BPS Jatim, 2009). Selain  itu, masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di Jawa Timur dimana berdasarkan hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada bulan Mei 2006 sebanyak 7,456 juta orang. Sementara dari hasil pendataan pada bulan Maret 2007 diperoleh perkiraan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 7,138 juta orang yang terdiri dari 2.565.700 orang di wilayah perkotaan dan 4.572.000 orang di wilayah pedesaan. Dengan demikian selama sepuluh bulan terakhir terjadi penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 318.000 orang atau dengan kata lain persentase penduduk miskin berkurang 1% poin dari, 19,94% pada Mei 2006 menjadi 18,93 % pada bulan Maret 2007.

Dengan demikian perlu dilakukan upaya atau langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pembangunajn KB di Jawa Timur agar tidak terjadi ledakan penduduk dan angka kemiskina yang semakin tinggi di jawa timur melalui strategi pembangunan KB berbasis masyarakat di Jawa Timur.

4.2 Sintesis

4.2.1 Pola Kebijakan KB berbasis masyarakat

Pola kebijakan Kb yang berbasis masyarakat adalah pola peningkatan KB yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Anonymous, 2009). Pola ini harus dilakukan dengan dukungan dan partisipasi sepenuhnya dari masyarakat karena subjek dalam pola ini adalah masyarakat sehingga dituntut peran serta masyarakat dalam pola ini. Langkah-langkah dalam pola kebijakan KB berbasis masyarakat diantaranya adalah Program Pengembangan Kebijakan Kependudukan, Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pengembangan Keluarga Berencana, dan Program Penataan Administrasi Kependudukan

4.2. 2 Program Pengembangan Kebijakan Kependudukan

Program ini bertujuan untuk menyeserasikan kebijakan kependudukan yang berkelanjutan. Kegiatan pokoknya adalah :

a. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas;

b. Pengintegrasian faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektor lainnya.

4.2.3 Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil

Keluarga merupakan tonggak utama untuk kemajuan masyarakat (Suyono, 2006). Oleh karena itu pelembagaan keluarga kecil mutlak diperlukan untuk meningkatkan upaya pembangunan KB (Mariyah, 1989). Program ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk, tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.  Kegiatan pokoknya adalah :

a. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK);

b. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan;

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan.

4.2.4 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pengetahuan remaja di Jawa Timur tentang kesehatan reproduksi ternyata masih sangat rendah. Menurut data Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan, 83,7 persen remaja kurang memahami kesehatan reproduksi. Hanya 3,6 persen yang tahu pentingnya kesehatan reproduksi ketidaktahuan remaja tentang kesehatan reproduksi itulah yang diduga memicu tingginya angka aborsi di Jatim. Oleh karena itu Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Kegiatan pokoknya adalah :

a. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja;

b. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA;

c. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.

4.2.5 Program Pengembangan Keluarga Berencana

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), maksud daripada ini adalah: “Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas. Kegiatan pokoknya adalah :

a. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi;

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

c. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien;

d. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya; dan

e. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi.

4.2.6 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk, tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu. Kegiatan pokoknya adalah :

a. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK);

b. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan;

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

v     KB sangat penting bagi pembangunan di Jawa Timur

v     Alasan mengapa KB sangat penting di Jawa Timur diantaranya adalah: Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk, . Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB, Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga, dan Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk.

v     Pola Kebijakan KB berbasis masyarakat yang dapat dilakukandi Jawa Timur diantaranya adalah: Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pengembangan Keluarga Berencana, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengembangan Kebijakan Kependudukan

4.2 Saran

v     Pemerintah, terutama Pemprov Jawa Timur agar lebih meningkatkan kegiatan KB sebagai antisipasi adanya ledakan penduduk

v     Masyarakat diharapkan lebih rajin untuk ikut serta dalam program KB, agar bisa menciptakan keluarga yang sejahtera.

v     Pola kebijakan KB yang dapat dilakukan pemerintah harus selalu berbasiskan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Astiti,Tjok Istri Putra. 1994. Pengaruh Hukum Adat dan Program Keluarga Berencana Terhadap Nilai Anak Laki-Laki dan Perempuan pada Masyarakat yang Sedang Berubah.. Disertasi Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Mariyah, Emiliana.1989. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Kontrasepsi pada Masyarakat Jawa Timur. Tesis Program Pascasarjana S2 Gadjah Mada.

Sriudayani,Ida Ayu. 2003. Peran Perempuan Dalam pengambilan Keputusan di Dalam Keluarga Untuk Bidang KB-KR.Jakarta: Lembaga Puslitbang Ks-PKP BKKBN, http://www.pikas.bkkbn.go.id/ditfor/research detail.php, diakses pada tanggal 1 Juli 2009.

Winarni Endah.2005. Partisipasi Pria Dalam ber-KB ( Sumber data : SDKI 2002-2003); Jakarta, Lembaga Puslitbang KB-KR BKKBN, http://www.pikas.bkkbn.go.id/ditfor/researchdetail.php, diakses tanggal 1 Juli 2009.

Gayuh, Putranto. Telaah Geologi dan Kemiskinan Jawa Timur. (Online). http://gayuhputranto.wordpress.com/tag/buku/. Diakses Tanggal 2 Juli 2009.

Anonymous, 2009. KB Wujudkan Keluarga Berkualitas. (Online). Diakses Tanggal 1 Juli 2009. http://www.gadjahmada.edu/index.php?page=rilis&artikel=2156. Diakses Tanggal 1 Juli 2009.

Ritya, Gilberto. 2009. KB Aktif Belum Capai 70 Persen dari Total Pasangan Usia Subur (Online). http://hierobokilia.blogspot.com/2009/04/kb-aktif-belum-capai-70-persen-dari.html. Diakses Tanggal 1 Juli 2009.

Wikipedia. 2009. Keluarga berencana. (Online). http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_Berencana. Diakses Tanggal 2 Juli 2009.

Wikipedia. 2009. Jawa Timur. (Online). http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur. Diakses Tanggal 2 Juli 2009.

Wirawan, 2008. Jember Kehilangan 100 Penyuluh KB. (Online). http://www.beritajatim.com/tag.php?tag=kb. Diakses Tanggal 1 Juli 2009.

BPS Jatim. 2009. Data Kependudukan Jawa Timur. (Online). www.bps.jatim.go.id. Diakses Tanggal 1 Juli 2009.

Jawa Pos. 13 Mei 2009. Ancam Ledakan Jumlah Penduduk

Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rinek

BKKBN. 2009. Problematika KB. (Online). http://www.bkkbn.go.id.artikel//23455/566.php. Diakses Tanggal 1 Juli 2009.

Soekarno, Rahardi. 2009. Gubernur Belum Puas Program KB Jatim. (Online). http://www.beritajatim.com/tag.php?tag=KB%20Gubernur%20Jatim. Diakses Tanggal 1 Juli 2009.

Anonymous. 2009. Tayangan Kb Di Tv Lokal, Upaya Mendongkrak Peserta Kb. (Online). http://www.bkkbn.go.id/Webs/DetailBerita.aspx?MyID=6817. Diakses Tanggal 1 Juli 2009.

BPS Jatim. 2009. Kependudukan. (Online). www.bps_jatim.go.id.kependudukan.99099///.53637. Diakses Tanggal 1 Juli 2009

Lampiran

BIODATA PENULIS

Nama                                : Huzaifah Hamid

Nim                                   : 07330075

T.T Lahir                          : Lokayong, 17 Agustus 1989

Jenis Kelamin                  : Laki-laki

Alamat                            : Jl. Tlogomas Barat no 48 Malang

HP                                     : 081334238462

Riwayat Pendidikan        :

  1. SDN Jepara I No 90 Surabaya lulus tahun 2001
  2. SMP Muhammadiyah 11 Surabaya lulus tahun 2004
  3. SMA Negeri 8 Surabaya lulus tahun 2007
  4. S1 Jurusan Pendidikan Biologi FKIP-UMM- Sekarang

Aktivitas Nonakademik:

1. Ketua Umum HMJ Biologi UMM 2008 – 2009

2.  Anggota UKM FDI UMM 2008 – Sekarang

About these ads

08/25/2010 - Posted by | CONTOH LKTM

Belum ada komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 951 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: